Balai Pengelolaan Dana Jalan Tol: Uang Tol Tak ke Kas Negara

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi membentuk Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga. Kabar ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo melalui keterangan resmi pada Selasa, 22 September 2026, kemudian diberitakan sejumlah media nasional, antara lain Kompas.com pada 23 September 2026 dan iNews.id pada 24 September 2026. Pembentukan balai tersebut diumumkan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dana pengembangan jaringan jalan tol yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar lebih terencana, transparan, dan akuntabel.

Inti perubahan yang dibawa balai ini cukup mendasar. Selama ini, uang yang terkumpul dari pengusahaan jalan tol langsung mengalir ke kas negara sebagai PNBP, lalu dipakai membiayai belanja negara secara umum. Ke depan, melalui pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), dana tersebut dirancang agar dapat diputar kembali khusus untuk membiayai pengembangan jaringan jalan tol. Singkatnya, uang tol tidak lagi sekadar “mampir sebentar lalu hilang”, melainkan dikelola sebagai modal bergulir pembangunan tol berikutnya.

Perubahan ini menyentuh langsung cara negara mengurus infrastruktur, dan pada akhirnya berimbas pada pengguna jalan. Tarif yang Anda bayar di gerbang tol kini berada dalam kerangka tata kelola yang lebih terstruktur. Untuk melihat gambaran biaya perjalanan Anda hari ini, Anda bisa memakai kalkulator tarif tol yang memuat tarif terbaru setiap ruas.

Pembentukan balai ini dilandasi Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, yang membuka ruang pembentukan unit pengelola dana dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Mandat tersebut kemudian diwujudkan lewat Peraturan Menteri PU Nomor 17 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU, yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026. Artinya, balai ini bukan lembaga yang lahir tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari amanah regulasi yang sudah disiapkan sejak dua tahun sebelumnya.

Konteks: Berapa Besar Uang Tol dan Mengapa Penting

Untuk memahami mengapa balai ini penting, kita perlu melihat besarnya angka yang berputar di sektor jalan tol. Dalam Forum Group Discussion Asosiasi Jalan Tol Indonesia di Jakarta pada 12 Agustus 2026, Menteri PU Dody Hanggodo menyebutkan jaringan jalan tol nasional telah mencapai sekitar 3.100 kilometer yang tersebar pada kurang lebih 76 ruas dan dikelola oleh 54 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Sebagaimana diberitakan CNBC Indonesia pada 12 Agustus 2026, total investasi yang telah digelontorkan untuk pembangunan jalan tol disebut mencapai sekitar Rp779 triliun, dengan porsi sekitar Rp36 triliun di antaranya berasal dari penanaman modal asing langsung.

Angka itu sejalan dengan catatan resmi. Laporan Kinerja Sekretariat BPJT Tahun 2024 yang dipublikasikan melalui laman bpjt.pu.go.id mencatat capaian nilai investasi pengembangan jalan tol sampai Desember 2024 sebesar Rp767,69 triliun, dengan panjang jalan tol beroperasi sekitar 3.020 kilometer. Selisih beberapa puluh triliun hanya dalam kurun kurang dari dua tahun menunjukkan betapa cepatnya modal mengalir ke sektor ini.

Dari mana uang tol berasal? Setiap kali kendaraan melintas, tarif yang dibayar pengguna masuk ke kas BUJT sebagai pendapatan usaha. Namun, negara juga memperoleh bagian melalui mekanisme pengusahaan, antara lain berupa setoran PNBP, penerimaan dari kerja sama, serta dana pengembangan yang wajib dipenuhi badan usaha. Penerimaan inilah yang selama ini langsung disetor ke kas negara.

Masalahnya, dana yang mengalir ke kas negara bercampur dengan belanja negara lain. Negara memang untung, tetapi ketika pemerintah hendak membangun ruas tol baru di wilayah yang secara komersial kurang menarik, ia harus mencari anggaran lagi dari awal. Padahal, masa konsesi jalan tol sangat panjang, umumnya puluhan tahun, sehingga siklus penerimaan dan pengeluaran menjadi tidak efisien. Pembangunan tol di wilayah dengan lalu lintas rendah kerap tersendat karena tidak ada jaminan dana yang bisa dipakai kembali. Di sinilah gagasan balai masuk: menyatukan dan memutar dana tol agar dapat dipakai kembali untuk memperkuat jaringan.

Bagi pengguna, kelancaran pembangunan berdampak langsung. Ruas baru yang tersambung berarti rute lebih pendek, waktu tempuh lebih singkat, dan biaya bahan bakar lebih hemat. Perbandingan dampaknya terhadap pengeluaran harian pun bisa Anda hitung sendiri sebelum menentukan rute.

Konsep: Apa Itu PNBP dan Apa Itu BLU

Sebelum melangkah lebih jauh, dua istilah kunci dalam kebijakan ini perlu dijelaskan secara sederhana.

PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari pajak. Cakupannya sangat luas: mulai dari royalti tambang, dividen badan usaha milik negara, pendapatan layanan, denda, hingga setoran dari pengusahaan jalan tol. Sebagai gambaran besarnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pernah menyampaikan bahwa realisasi PNBP nasional sepanjang 2024 mencapai Rp579,5 triliun atau sekitar 117,8 persen dari target, sebagaimana dilaporkan DDTCNews pada 6 Januari 2025. Dari jumlah itu, PNBP dari Badan Layanan Umum mencapai Rp100,3 triliun. PNBP jalan tol adalah salah satu komponen kecil dari total besar tersebut, tetapi sifatnya sangat strategis karena terkait langsung dengan infrastruktur.

Karena PNBP umumnya wajib disetorkan ke kas negara, dana itu masuk sebagai penerimaan anggaran dan tidak otomatis bisa dipakai kembali oleh kementerian penghasilnya. Pola inilah yang oleh sebagian pengamat dianggap kurang mendorong pengelola kementerian untuk memutar ulang penerimaannya untuk pengembangan sektor.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menawarkan jalan keluar. BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberi fleksibilitas lebih besar kepada unit pemerintah yang menjalankan layanan tertentu. Penerimaan yang diperoleh unit tersebut tidak seluruhnya disetor ke kas negara, melainkan dapat digunakan langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan layanannya sendiri. Pola ini lazim dipakai, misalnya, oleh rumah sakit pemerintah dan lembaga manajemen aset negara.

Dengan kata lain, BLU memungkinkan uang yang dihasilkan dari sebuah sektor kembali ke sektor itu. Dalam konteks jalan tol, penerimaan dari pengusahaan tol dapat diarahkan untuk membiayai pengembangan jaringan jalan tol berikutnya, bukan sekadar dilebur ke belanja negara secara umum. Inilah yang dimaksud dengan pernyataan “uang tol tidak lagi masuk kas negara sebagai PNBP biasa”. Yang perlu dicatat, peralihan ke pola BLU ini belum berlaku serta merta, dan penjelasan soal masa transisi akan dibahas pada bagian berikutnya.

Manfaat dan Tujuan Pembentukan Balai

Ada sejumlah manfaat dan tujuan yang dikejar pemerintah melalui pembentukan balai ini. Berikut empat di antaranya yang paling menonjol.

Tata Kelola Dana yang Lebih Terencana

Manfaat pertama adalah pengelolaan dana yang lebih terencana. Sebelumnya, penerimaan tol mengalir ke kas negara tanpa perencanaan yang khusus menyasar pengembangan jaringan. Dengan adanya balai, dana tersebut dikelola dengan rencana dan program tersendiri, mulai dari penyusunan rencana, tata kelola penerimaan, sampai penyaluran dana. Pengelola yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap dana tentu lebih mampu memastikan penggunaannya tepat sasaran dibanding sistem yang tersebar di banyak meja.

Transparansi dan Akuntabilitas

Manfaat kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Karena balai bertanggung jawab khusus pada dana pengembangan, aliran uang menjadi lebih mudah ditelusuri. Pemerintah dapat melihat hubungan antara investasi yang masuk, penerimaan yang dihasilkan, penyaluran dana, dan kebutuhan pengembangan jaringan di masa depan. Bagi publik, jejak ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas uang yang mereka bayarkan di gerbang tol.

Keberlanjutan Pembiayaan Jalan Tol

Manfaat ketiga adalah keberlanjutan pembiayaan. Selama ini, membangun ruas tol baru di wilayah dengan lalu lintas rendah selalu berbenturan dengan keterbatasan anggaran. Dengan pola BLU, dana yang terkumpul dari ruas-ruas yang sudah menguntungkan dapat dimanfaatkan untuk menopang pembangunan ruas yang belum komersial. Skema ini membantu pemerintah mempercepat pemerataan jaringan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran baru setiap tahun. Anda bisa melihat contoh bagaimana pemerintah mengalokasikan anggaran konstruksi tol dalam artikel tentang anggaran tol 2027 sebesar Rp 3,29 triliun.

Pengelolaan Risiko Fiskal

Manfaat keempat adalah pengelolaan risiko fiskal Kementerian PU dan ekosistem keuangan jalan tol. Dengan pengelolaan dana yang terpisah dan terukur, pemerintah dapat memantau risiko keuangan dari pengusahaan jalan tol secara lebih dini. Mandat ini juga diharapkan membuat investasi tol semakin produktif dan berkelanjutan, sehingga manfaat ekonominya lebih terasa bagi masyarakat luas.

Fungsi Balai, BPJT, dan Ditjen Bina Marga

Pertanyaan yang paling sering muncul adalah soal pembagian tugas. Agar tidak tumpang tindih, pemerintah menegaskan bahwa balai, BPJT, dan Ditjen Bina Marga memiliki fokus masing-masing. Tabel berikut merangkum pembagian fokus tugas ketiga lembaga tersebut.

Lembaga	Fokus Tugas
Ditjen Bina Marga	Menyusun kebijakan teknis jaringan jalan; menetapkan arah penyelenggaraan jalan secara nasional
BPJT	Mengatur dan mengawasi pengusahaan jalan tol; merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif; mengawasi investasi dan pemenuhan SPM; merekomendasikan pengoperasian setelah konsesi berakhir
Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol	Mengelola dana pengembangan jaringan tol dengan pola BLU; menyusun rencana dan program, tata kelola penerimaan, penyaluran dana, administrasi PNBP, dan pemantauan kinerja penyaluran

Sementara itu, rincian fungsi yang diemban balai dapat dilihat pada tabel berikut. Daftar ini merangkum bidang kerja balai mulai dari perencanaan sampai pengawasan penyaluran dana.

Bidang Fungsi Balai	Penjelasan Singkat
Penyusunan rencana dan program	Menyiapkan rencana pengelolaan dana pengembangan jaringan jalan tol
Tata kelola penerimaan	Mengatur mekanisme penerimaan dana dari pengusahaan jalan tol
Penyaluran dana	Menyalurkan dana pengembangan untuk kebutuhan jaringan jalan tol
Pengelolaan data dan informasi	Mengelola basis data dana dan informasi pengusahaan jalan tol
Analisis usulan sumber pendapatan	Mengkaji usulan sumber pendapatan baru untuk pengembangan jaringan
Administrasi PNBP	Menangani administrasi penerimaan negara bukan pajak dari pengusahaan tol
Izin penggunaan penerimaan	Menerbitkan izin penggunaan atas penerimaan yang diperoleh
Pemantauan kinerja penyaluran dana	Mengawasi dan mengevaluasi kinerja penyaluran dana pengembangan

Dari dua tabel di atas terlihat jelas pemisahan perannya. BPJT tetap menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan atas pengusahaan jalan tol, termasuk rekomendasi penetapan tarif dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Balai baru justru mengambil posisi sebagai pengelola dana, bukan pengatur tarif maupun pengawas layanan. Karena itu, pernyataan bahwa balai akan mengambil alih kewenangan BPJT tidak tepat. Perubahan yang terjadi terletak pada cara dana dikelola, bukan pada siapa yang mengatur tarif.

Bagi pengguna jalan, pembagian ini penting karena mengubah tidaknya tarif tetap ditentukan melalui mekanisme rekomendasi dan evaluasi seperti biasa. Perkembangan usulan penyesuaian tarif beberapa ruas tol dapat Anda ikuti pada artikel tentang tarif tol yang menunggu restu Kementerian PU.

Pernyataan Pejabat

Sejumlah pejabat menyampaikan penjelasan resmi soal balai ini. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembentukan balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga adalah penanda pentingnya tata kelola dana yang kuat. Menurutnya, hal itu sejalan dengan besarnya investasi dan panjangnya jangka waktu konsesi pengusahaan jalan tol. Ia menambahkan, penerimaan dan dana pengembangan dari sektor tol perlu dikelola dengan baik agar dapat kembali memperkuat jaringan jalan tol. Dengan pengelolaan yang rapi, masyarakat juga bisa menilai seberapa produktif investasi yang sudah dilakukan dan seberapa besar manfaatnya bagi perekonomian.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati menjelaskan bahwa dengan adanya balai, pengelolaan dana pengembangan jalan tol menjadi lebih terstruktur. Lingkupnya mencakup penyusunan rencana dan program, tata kelola penerimaan, penyaluran dana, hingga pengelolaan data dan informasi. Ia juga menyebut fungsi balai meliputi analisis usulan sumber pendapatan, administrasi PNBP, izin penggunaan penerimaan, serta pemantauan kinerja penyaluran dana. Soal masa transisi, Komang menegaskan bahwa PNBP dari pengusahaan jalan tol dan penerimaan lain untuk pengembangan jaringan tetap disetorkan ke kas negara sampai balai ditetapkan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Ia juga memastikan pembentukan balai tidak mengubah fungsi BPJT, termasuk rekomendasi penetapan tarif, pengawasan investasi, pelaksanaan perjanjian pengusahaan jalan tol, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta rekomendasi pengoperasian setelah konsesi berakhir.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan menambahkan bahwa peran yang saling melengkapi membuat pengelolaan dana bisa lebih fokus, sementara fungsi penyelenggaraan dan pengawasan jalan tol tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing. Menurutnya, tata kelola yang lebih terstruktur memberi pemerintah basis lebih kuat untuk melihat hubungan antara investasi yang masuk, penerimaan yang dihasilkan, penyaluran dana, dan kebutuhan pengembangan jaringan jalan tol ke depan. Ia berharap investasi jalan tol semakin terukur dan berkelanjutan.

Pandangan pengamat juga menarik dicermati. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang juga Kepala BPJT pada 2019 sampai 2022, Danang Parikesit, mengakui bahwa kekhawatiran publik terhadap kebijakan ini adalah potensi tumpang tindih kewenangan. Namun, menurutnya mandat tiga unit sudah cukup tegas: Ditjen Bina Marga menangani kebijakan teknis jaringan jalan, BPJT menangani kerja sama investasi, pengawasan pemenuhan SPM, dan rekomendasi penyesuaian tarif, sedangkan balai baru mengambil peran pengelolaan risiko fiskal Kementerian PU serta ekosistem keuangan jalan tol. Ia menilai selama tata kelola dan akuntabilitasnya dijaga dengan baik, tumpang tindih kewenangan tidak akan terjadi. Pandangan ini disampaikan melalui Kompas.com pada 22 September 2026.

FAQ Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol

Apa itu Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol?

Balai ini adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU, yang bertugas mengelola dana pengembangan jaringan jalan tol yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengelolaannya dirancang memakai pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Apakah uang tol sekarang tidak lagi masuk kas negara?

Belum sepenuhnya. Selama masa transisi, PNBP dari pengusahaan jalan tol dan penerimaan lain untuk pengembangan jaringan tetap disetorkan ke kas negara. Skema pengelolaan langsung melalui pola BLU baru berlaku setelah balai resmi ditetapkan menerapkan pola tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apa dasar hukum pembentukan balai ini?

Dasar hukumnya adalah Pasal 93 PP Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol yang membuka ruang pembentukan unit pengelola dana dengan pola BLU. Mandat itu diwujudkan melalui Peraturan Menteri PU Nomor 17 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PU, yang ditetapkan pada 10 Agustus 2026.

Apakah pembentukan balai menghapus kewenangan BPJT?

Tidak. Pembentukan balai dinyatakan tidak mengubah fungsi BPJT dalam penyelenggaraan jalan tol. BPJT tetap menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, termasuk rekomendasi penetapan tarif, pengawasan investasi, pelaksanaan perjanjian pengusahaan, pemenuhan SPM, serta rekomendasi pengoperasian setelah konsesi berakhir.

Apakah tarif tol akan naik karena kebijakan ini?

Tidak ada kaitan langsung. Balai mengelola dana, bukan menetapkan tarif. Tarif ditentukan melalui rekomendasi dan evaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Anda dapat memantau tarif terkini setiap ruas melalui halaman cek tarif sebelum berkendara.

Apa dampaknya bagi pengguna jalan tol?

Dalam jangka panjang, tata kelola dana yang lebih tertata diharapkan mempercepat pengembangan jaringan tol, sehingga rute baru lebih cepat tersambung dan perjalanan menjadi lebih efisien. Untuk saat ini belum ada perubahan langsung pada besaran tarif maupun layanan di gerbang tol.

Kesimpulan

Pembentukan Balai Pengelolaan Dana Pengembangan Jalan Tol menandai babak baru dalam pengelolaan uang tol Indonesia. Dengan dasar hukum Pasal 93 PP Nomor 23 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PU Nomor 17 Tahun 2026, balai ini disiapkan untuk mengelola dana pengembangan jaringan jalan tol memakai pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuannya jelas: agar uang yang dihasilkan dari jalan tol dapat kembali diputar untuk memperkuat jaringan jalan tol, bukan sekadar dilebur ke belanja negara secara umum.

Skala persoalannya besar. Jaringan tol nasional sudah mencapai sekitar 3.100 kilometer pada 76 ruas dengan total investasi sekitar Rp779 triliun, sebagaimana disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dan diberitakan CNBC Indonesia. Dengan angka sebesar itu, tata kelola dana yang rapi bukan pilihan, melainkan keharusan. Masa transisi tetap berlaku, sehingga PNBP jalan tol masih disetorkan ke kas negara sampai balai resmi menerapkan pola BLU. Yang juga penting, pembentukan balai tidak mengubah fungsi BPJT sebagai pengatur dan pengawas pengusahaan jalan tol.

Bagi Anda sebagai pengguna jalan tol, perubahan ini patut dipantau karena menentukan arah pengembangan ruas-ruas baru yang akan Anda lalui bertahun-tahun ke depan. Sementara menunggu dampaknya terasa, pastikan setiap perjalanan direncanakan dengan baik. Hitung estimasi pengeluaran Anda melalui kalkulator tarif tol Cek Tarif Tol, lalu sesuaikan rute dan waktu berangkat agar biaya perjalanan tetap terkendali.

Informasi Terkait

Sumber

Kompas.com, “Menteri PU Bentuk Balai Khusus Pengelola Dana Tol”, 23 September 2026. URL: https://www.kompas.com/properti/read/2026/09/23/092133121/menteri-pu-bentuk-balai-khusus-pengelola-dana-tol
iNews.id, “Kementerian PU Bentuk Balai Pengelola Dana Pengembangan Jalan Tol”, 24 September 2026. URL: https://www.inews.id
Pikiran-Rakyat.com, “Apa Tugas Balai Khusus Pengelola Dana Jalan Tol di Kementerian PU?”, 24 September 2026. URL: https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-0110465309/apa-tugas-balai-khusus-pengelola-dana-jalan-tol-di-kementerian-pu
CNBC Indonesia, “RI Sudah Punya Jaringan Tol 3.100 Km, Total Investasi Tembus Rp 779 T”, 12 Agustus 2026. URL: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260812160331-4-758635/ri-sudah-punya-jaringan-tol-3100-km-total-investasi-tembus-rp-779-t
Laporan Kinerja Sekretariat BPJT Tahun 2024, BPJT Kementerian PU. URL: https://bpjt.pu.go.id